PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA DALAM PENERBITAN IZIN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUNINGAN
DOI:
https://doi.org/10.31943/investasi.v8i1.99Keywords:
Implementasi Kebijakan, Efektivitas Kerja, Analisis Dampak Lalu LintasAbstract
Implementasi kebijakan publik merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kebijakan yang berperan strategis dalam pengendalian dampak transportasi adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori. Populasi penelitian adalah masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Kuningan yang mengajukan izin Andalalin, dengan jumlah responden sebanyak 26 orang dan seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sensus. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan studi literatur. Variabel implementasi kebijakan diukur melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, sedangkan efektivitas kerja diukur berdasarkan pencapaian tujuan, ketepatan prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan simultan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin dengan koefisien determinasi sebesar 70,73%. Dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, serta kejelasan struktur birokrasi.
References
Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Albrecht, K., & Zemke, R. (2017). Service America: Doing Business in the New Economy. New York: Warner Books.
Anderson, J. E. (2015). Public Policymaking: An Introduction (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis (6th ed.). New York: Routledge.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: Routledge.
Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gronroos, C. (2016). Service Management and Marketing: Managing the Service Profit Logic (4th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
Hadi, S. (2018). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.
Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Holle, E. S. (2017). Pelayanan publik melalui electronic government: Upaya meminimalisir praktik maladministrasi. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 23–34.
Irawan, H. (2017). 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Islamy, M. I. (2017). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Kasmir. (2017). Customer Service Excellent: Teori dan Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Keban, Y. T. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). New Jersey: Pearson Education.
Lupiyoadi, R. (2018). Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Moenir, H. A. S. (2015). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho, R. (2020). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Osborne, S. P. (2018). Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and Society. London: Routledge.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.
Pratama, A. B. (2020). Kualitas pelayanan publik dan efektivitas kerja aparatur pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 45–58.
Rasyid, R. (2019). Reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas kerja aparatur. Jurnal Administrasi Negara, 6(2), 101–115.
Ratminto, & Winarsih, A. S. (2016). Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sinambela, L. P. (2019). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono, A. G. (2016). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sutopo, & Sugiyanti. (2018). Pelayanan Prima. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). Service, Quality & Satisfaction. Yogyakarta: Andi Offset.
Widodo, J. (2017). Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya: Insan Cendekia.
Yamit, Z. (2018). Manajemen Kualitas Produk dan Jasa. Yogyakarta: Ekonisia.
Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
